Contact Us
Webmail
Publikasi Media
Direktori Bahasa Indonesia
English

KUALITAS GOOD GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI

Kategori :

Kualitas Good Governance Dalam Implementasi

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Staf Kementrian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Phnom Penh Kamboja Sophorn Soeun, BA., M.Si pada hari ini Kamis, 30 Juni 2005 menempuh Ujian Terbuka Promosi Doktor dalam bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara) di Ruang Pascasarjana UGM.

Dalam disertasi berjudul “Kualitas Good Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Studi Kasus Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengetasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman)” ia mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam penelitian ini yaitu: (i) secara formal dan prosedural pelaksanaan program PDM-DKE berjalan cukup baik, namun secara substansial belum dapat dikatakan berhasil, karena hanya mampu menjangkau 9,70% untuk Kecamatan Gamping; (ii) di lapangan terbukti beberapa hal garis-garis kebijakan menimbulkan dilema, ketidakpastian dan diperlukan penyesuaian lapangan oleh pihak pelaksana; (iii) peran pemerintah masih dominan dan belum terciptanya kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mewujudkan good governance dalam pelaksanaan PDM-DKE; (iv) keinginan untuk mewujudkan good governance melalui pemberian kewenangan kepala daerah dengan melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat masih sebatas pada tataran wacana.

Oleh karena itu, Dosen Phnom Penh Universitas menyarankan: (i) program PDM-DKE semestinya didesain lebih konsisten, sehingga dalam tahapan tidak menimbulkan masalah yang dianggap krusial apalagi dilematis bagi para aparat pelaksana; (ii) kalau program memang bertujuan menumbuhkan kemandirian, maka ada baiknya program didesain secara lebih terdesentralisasi; (iii) perlunya peningkatan komitmen dan kesadaran, konsistensi dan tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan tugas; (iv) perlu mengadakan pemetaan permasalahan di desa yang melibatkan masyarakat dan organisasi civil society untuk mengetahui masalah sebagai dasar penyusunan program pembangunan desa; (v) pemerintah harus melibatkan berbagai organisasi lokal yang ada di desa, karena pembangunan merupakan tanggung jawab bersama semua komponen bangsa.

Dengan demikian, doktor ke-643 kelahiran Phnom Penh, 06 Februari 1973 berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan serupa di masa yang akan datang dan dapat menambah diskusi pengembangan ilmu kebijakan publik, terutama bagi peminat persoalan-persoalan kebijakan. (Humas UGM)