Contact Us
Webmail
Publikasi Media
Direktori Bahasa Indonesia
English

Boediono Tawarkan Kagama Usulkan Calon Menteri

Kategori :

Calon Wakil Presiden Boediono menawarkan kepada Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) untuk mengajukan nama calon menteri kepada calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau Kagama punya jago bisa saja diusulkan. Sekarang ini masalah kabinet belum dimulai, tetapi sudah banyak hembusan kabar yang beredar. Kita tunggu saja semua di tangan Presiden,” katanya pada acara dialog kebangsaan dalam rangkaian Musyawarah Nasional XI Kagama yang dilaksanakan di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (24/7) sore.

Dalam acara tersebut hadir para menteri yang juga alumni UGM, yakni Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Taufiq Effendi. Bertindak selaku moderator adalah Rektor Universitas Paramadina, Anies R. Bawesdan.

Guru besar UGM yang hampir pasti akan duduk sebagai wakil presiden itu mengatakan semua menteri yang akan bergabung dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono harus mendukung program yang dikehendaki Presiden. Pergantian menteri di kabinet mendatang juga tidak identik dengan ganti program. “Tidak boleh ganti menteri ganti program. Harus ada kesinambungan. Jangan sampai program menjadi korban selera para menteri,” tambahnya.

Boediono juga menegaskan bahwa aparat birokrasi pemerintahan hendaknya dapat bekerja secara profesional. Hanya dengan dengan profesionalitas, semua masyarakat bisa terlayani dengan baik. “Birokrasi harus bisa bekerja profesional dan jangan terjebak pada dunia politik,” tuturnya.

Terkait dengan kondisi ekonomi, Boediono tetap optimis meski kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi ujian berat. Menurutnya, krisis global yang dialami seluruh negara merupakan perulangan setiap 50 tahun sekali. Sebelas tahun lalu, Indonesia baru saja usai melewati krisis dan mengalami dampak yang paling parah. “Langkah kebijakan ekonomi yang kita ambil sekarang ini berada pada jalur yang benar sesuai dengan apa yang diinginkan,” ujarnya.

Dikatakan oleh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini, prioritas pemerintahan ke depan lebih memperkuat pembangunan infrastruktur, dunia industri, dan jaminan kepastian hukum. Di samping itu, dilakukan pula reformasi birokrasi dan intervensi kuat pemerintah dalam kesejahteraan rakyat, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan. “Infrastruktur fisik, seperti listrik dan jalan kita sudah ketinggalan 12 tahun. Perlu dipacu untuk 5-10 tahun,” imbuhnya.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo memaparkan kerangka paradigma pembangunan pendidikan nasional sesuai dengan yang diamanatkan UNESCO dan telah diadopsi lebih dari 190 negara. Beberapa di antaranya adalah pendidikan inklusif, pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, pendidikan yang menjadi rahmat bagi semesta alam, dan pendidikan kreatif.

Mendiknas juga sempat menyinggung UU BHP yang merupakan salah satu bentuk upaya agar satuan pendidikan menjadi semakin kreatif dan inovatif. “Mereka bisa menentukan anggaran dan kurikulum sendiri. Justru ini bukan dari bentuk komersialisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PAN lebih menekankan perubahan pola pikir aparatur negara dan masayarakat terkait dengan adanya reformasi birokrasi yang lebih melayani kebutuhan masyarakat.

Menteri PU, Djoko Kirmanto, mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pelayanan air kepada masyararjat. Menurutnya, di perkotaan hanya hampir 52 persen yang memperoleh layanan air yang baik. Di pedesaan, kondisi itu justru semakin parah.

“Kalau di daerah yang kesulitan air bersih, harga air bisa sepuluh hingga seratus kali lipat. Pemerintah kini lebih meprioritaskan pada pemberian air minum dan mengurangi ketidakadilan. Di samping pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.(Humas UGM/Gusti Grehenson)