YOGYAKARTA – Komunikasi dan penyuluhan adalah dua hal penting dalam pembangunan. Namun, keduanya saja tidak cukup sebab partisipasi masyarakat dalam pembangunan jauh lebih benting. Demikian dikemukakan penulis buku ‘Komunikasi Pembangunan dan Dinamika Politik di Aras Lokal’, Najib Husain, dalam diskusi bukunya di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK), Kamis (14/7) sore.
Najib mengatakan pendekatan pembangunan partisipatif lebih ditekankan untuk menghargai masyarakat dan hak-hak budaya lokal dari nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari konsep komunikasi pembangunan daerah setempat. “Komunikasi pembangunan tidak harus mengadopsi teori barat. Namun, bisa memahami komunikasi pembangunan lewat pengalaman dalam konteks budaya lokal,†katanya.
Ia menjelaskan dalam buku yang ditulisnya banyak menceritakan hasil penelitiannya tentang bentuk komunikasi pembangunan yang dilakukan di Sulawesi Tenggara, di antaranya peran komunikasi dalam mengatasi kesenjangan sosial, potret anak jalanan di Kota Kendari, dan urgensi e-government di Kota Kendari. Selain itu, juga dikupas tentang perilaku elit politik lokal terhadap pendidikan politik masyarakat Kendari.
Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Dr. Eka Suaib, M.Si., yang hadir dalam diskusi tersebut menuturkan model pembangunan partisipatif di tingkat lokal Sulawesi Tenggara menghadapi kendala, terutama rendahnya pendidikan politik dan komunikasi politik yang dilakukan elit lokal. “Dampak yang paling besar adalah muculnya pemilih yang tidak rasional, tapi berdasarkan politik uang,†katanya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)